pekerjaan umum menteri

MENTERI PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Mengingat: 1.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

MENTERI PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM ttd. DJOKO KIRMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JDIH Kementerian PUPR Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa. B. Dasar Pembentukan 1.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

Pekerjaan Umum yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan keputusan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum atau dibuktikan dengan surat keputusan dari

MENTERI PEKERJAAN UMUM

23. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Bagian Kedua Maksud, Tujuan Pasal 2 (1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian–bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM …

mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di

Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan …

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan gabungan dari dua menteri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat. Penggabungan dilakukan pada Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat diberi b.

Daftar Menteri Pekerjaan Umum Indonesia

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319) 17. Peraturan Menteri

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Menteri Pekerjaan Umum dan b.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (3) pdf

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004, tanggal 17 Desember 2004, tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 06/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang: a. bahwa

Kementerian PUPR

Pengumuman: Lomba Karya Ilmiah Bidang Sumber Daya Air untuk Siswa SMA/SMK/MA Tingkat Nasional XIV. Undangan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021. PNS Kementerian PUPR dapat mendaftar menjadi anggota Koperasi Konsumen KORPRI PUPR Sejahtera pada Progres keuangan Kementerian PUPR status 30 Maret 2021 ; 16:00 ...

MENTERI PEKERJAAN UMUM

18. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Lingkup Pasal 2 (1) Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai: a. Acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan

(PDF) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM | …

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Ardiansyah marwan Download PDF Download Full PDF Package This paper A short summary of this paper 37 Full PDFs related to this paper READ PAPER PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Download ...

Menteri Pekerjaan umum | W/E

WartaEkspos, SOLO – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan pencanangan pembangunan jalan tol Solo – Mantingan-Ngawi di Kabupaten Karanganyar, Kamis (26/9/13). Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol trans Jawa yang akan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri dan Tata Kerja

MENTERI PEKERJAAN UMUM

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, …

MENTERI PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (5) dan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjuk pejabat dengan status Penugasan di Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Kendali operasionil …

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); 17. Peraturan Menteri